Events

Disiarkan Langsung dari Studio 6 TVRI

Selasa, 25 Oktober 2011

Pukul 22.00 – 23.00

Dewan Pers Kita

“Integritas dan Kejujuran Pengelola Pers dalam menghadapi Persoalan Bangsa”

Pembawa Acara : Wina Armada Sukardi

Narasumber

• Dr. Eko Harry Susanto (Dekan Universitas Tarumanagara) 
• Budiman Tanoeredjo (Redaktur Pelaksana Harian Kompas) 
• Nurjaman Mochtar (Pemimpin Redaksi TV Indosiar dan Direktur Pemberitaan)

Dewan Pers Kita

Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip – prinsip demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Latar belakang :

Pers sebagai lembaga publik, dipercaya sekaligus dikecam masyarakat. Masyarakat mengecam peranan pers sekarang sudah menyimpang dari fungsinya. Pers dinilai tidak lagi berpihak pada rakyat melainkan pada kepentingan pengelola pers sendiri. Di lain pihak, pers merupakan lembaga publik yang lebih dipercaya masyarakat dibandingkan dengan lembaga – lembaga tinggi negara seperti DPR dan MPR.

Topik perbincangan : 

• Benarkah pengelola pers sekarang sudah kehilangan integritas dan kejujurannya?
• Bagaimana kualitas pemahaman wartawan terhadap kemerdekaan pers?
• Independensi, konglomerasi, juraganisme dan monopoli dalam pemberitaan 
• Hubungan masyarakat dengan pengelola pers 
• Peranan masyarakat terhadap kemerdekaan dan keterbukaan pers 
• Perbaikan kinerja mekanisme pengelola pers terkait penayangan dan atau pemuatan suatu berita atau informasi
• Isu Konspirasi

Setiap pengelola pers memiliki kepentingannya masing – masing. Tidak benar jika pers tidak berpihak karena pers berpihak pada kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran yang mana? Apakah kebenaran bagi redaksi pers atau kebenaran yang berpihak pada publik?

Nurjaman menambahkan, “Tidak tepat jika pers dikatakan bekerja secara netral. Pers bekerja secara independen.”

Dalam menyikapi pemberitaan – pemberitaan yang ada di media, masyarakat dinilai sudah cukup cerdas. Masyarakat dapat melihat dan membandingkan pemberitaan suatu media dengan media lainnya serta memilah. Apalagi sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Siapa saja dapat mempublikasikan tulisan – tulisannya pada media internet yang tersedia. Sebut saja Blog, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Jadi, kewaspadaan dan skeptisme terhadap suatu berita memang perlu.

Faktanya, ada media – media tertentu yang beritanya mengandung maksud dan tujuan tertentu yang menyimpang. Media tersebut cenderung dikuasai oleh pihak – pihak tertentu, konglomeratisme dan monopoli. Terasa dari pemberitaannya yang mempropagandakan elit – elit tertentu.

Mungkinkah ada sistem juraganisme dalam media tersebut? Dimana para wartawan tidak takut pada apapun dan siapapun. Akan tetapi, ada satu yang ditakuti yaitu pemimpin redaksinya.

Tidak ada tolak ukur yang pasti dalam menilai integritas seseorang. Juraganisme tentunya merupakan salah satu faktor yang menghambat konsistensi pers dalam mempertahankan integritasnya.

Nama baik pers juga tercoreng akibat beroperasinya wartawan – wartawan ‘bodrex’, yaitu pers yang tidak memiliki media. Oknum – oknum yang bermasalah merupakan mangsa utama mereka. Dari informasi – informasi negatif, mereka mengambil keuntungan. Biasanya diikiuti pula dengan pemerasan terhadap oknum tersebut sebagai ganti tutup mulut.

Terkait isu konspirasi, Budiman mengatakan, “ Tidak benar jika dikatakan suatu berita dengan sengaja ditutupi oleh berita lainnya. Sebaliknya, pers mampu memilih waktu yang tepat untuk memunculkan kembali suatu berita.”

Kembali lagi kepada kineja para wartawan sendiri. Apakah wartawan sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap setiap informasi yang mereka peroleh sebelum dipublikasikan?

Akhir – akhir ini, wartawan muda dinilai berkualitas rendah. Mereka sekadar menerima setiap informasi begitu saja, menelan bulat – bulat pernyataan seorang menteri misalnya, tanpa melakukan observasi lebih mendalam sehubungan dengan pernyataan menteri tersebut. Hal inilah yang sering kali menyebabkan pemberitaan pers cenderung menyimpang.

Hal tersebut mungkin merupakan ketidaksengajaan atau kecerobohan pers. Sementara, tindakan wartawan ‘bodrex’ memang merupakan kesengajaan. Oleh karena itu, wartawan juga harus mawas diri. Pengelola pers pun patut menilik kembali mekanisme pemberitaan medianya. Apakah sudah berjalan sebagaimana mustinya? Hal ini penting agar pers tidak lagi disalahpahami oleh masyarakat.

Indonesia sesungguhnya merupakan bangsa yang besar. Berbagai permasalahan bangsa telah kita lalui. Mulai dari rezim diktator Soeharto pada masa Orde Baru, dimana kebebasan pers benar – benar terbungkam. Kemudian masuk kepada Era Reformasi pimpinan Habibie yang mengembalikan kemerdekaan pers. Hingga sampai pada pemerintahan demokratis di bawah pimpinan SBY.

Sebagai negara demokratis, kebebasan pers semakin nyata. Diatur dalam undang – undang pasal 28F, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Namun ternyata, ada kelompok – kelompok masyarakat yang masih alergi terhadap keterbukaan pers. Seperti yang dikatakan Eko, “ Konflik – konflik antara masyarakat dan media bukan hal yang aneh.” Sebagaimana pun media berusaha berimbang dan transparan, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak setuju kemudian melakukan upaya sendiri dengan cara – cara yang tidak benar menurutnya.

Di sinilah letak tantangan bagi para pengelola pers dalam menghadapi persoalan bangsa. Sebagai pilar keempat demokrasi, integritas dan kejujuran wartawan diuji. Lembaga – lembaga akademik pun turut tertantang untuk menetaskan penerus – penerus bangsa yang berkualitas dan berkepribadian.